Surabaya – Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) mengapresiasi upaya percepatan penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Jatim dalam 3 tahun terakhir. TNP2K berharap pada 2022, angka kemiskinan di Jatim kembali turun minimal 1 digit dari 10,59 persen menjadi 9 persen sekian.

“Tahun ini kami berharap angka kemiskinan di Jatim bisa turun lagi 1 digit setelah disurvei BPS bulan ini,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Suprayoga Hadi saat Focus Group Discussion Membedah Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Tımur di Surabaya, Rabu (9/3/2022) malam.

Menurutnya, apa yang sudah dilalukan oleh Provinsi Jatim dengan tagline Optimis Jatim Bangkit sudah bagus dan harapannya bisa diadopsi oleh daerah lain. “Di Jatim kami apresiasi karena banyak inisiatif lokal didukung sumberdaya manusia dalam percepatan penanganan kemiskinan. Bisa menjasi contoh daerah lain,” jelasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur Dadang Hardiawan menyebut tagline Optimis Jatim Bangkit yang diangkat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sangat relevan dengan capaian statistik angka penurunan kemiskinan dalam waktu beberapa tahun terakhir.

Seperti diketahui, dalam indikator penurunan angka kemiskinan, Jawa Timur mencatat rekor penurunan angka kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.

Prestasi penurunan angka kemiskinan terjadi di perkotaan dan perdesaan pada periode Maret hingga September 2021. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di periode tersebut penurunan angka kemiskinan mencapai 313,13 ribu jiwa dengan jumlah tertinggi nasional.

Di bawahnya ada Jawa Barat sebesar 190,48 ribu jiwa, Jawa Tengah 175,74 ribu jiwa, Lampung 76,91 ribu jiwa, dan Sumatera Utara 70,79 ribu jiwa.

Data tersebut berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen. Capaian prestasi juga terjadi pada penurunan kemiakinan perdesaan pada periode September 2020 hingga September 2021 sebesar 1,37 prosen. Penurunan ini tertinggi sepanjang dekade 10 tahun terakhir.

Di perdesaan, penurunan angka kemiskinan terjadi dari 15,16 persen pada September 2020 menjadi 13,79 persen pada September 2021 atau terkoreksi minus 1,37 poin. Sedangkan pada periode yang sama di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 8,37 persen menjadi 7,99 persen atau terkoreksi minus 0,38 persen. 

Dengan menurunnya angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, disparitas angka kemiskinan pun semakin kecil antara kedua wilayah, yakni turun dari 8,24 persen pada September 2018 menjadi 5,8 persen pada September 2021.

“Tidak hanya dalam penurunan kemiskinan, statistik dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi juga menunjukkan Jatim benar-benar bangkit dari pandemi Covid-19,” jelasnya.

Menurut Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak, FGD digelar dalam rangka menyusun strategi tidak hanya untuk menangani kemiskinan, namun juga kemiskinan ekstrem.

Point kemiskinan ekstrem kata Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jawa Timur ini tidak ada dalam RPJMD kami, tapi ada dalam target Tujuan Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Karena itu akan dirumuskan bagaimana penanganan kemiskinan tidak hanya dengan bantuan sosial atau charity, namun juga dengan pendekatan pemberdayaan agar status kemiskinan ekstrem bisa dengan cepat berubah menjadi tidak miskin,” tutupnya. (Mad/red)