PONTIANAK – Dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan dan meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan tinggi hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya melaksanakan kegiatan Strategic Benchmarking bersama Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (19/11/2026)
Kegiatan ini mengangkat tema “Strategic Benchmarking tentang Pengelolaan dan Manajemen Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Pengelolaan Jurnal Hukum, dan Pengelolaan Laboratorium Hukum.”
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk membangun hubungan kemitraan antarfakultas, sekaligus memperkuat pertukaran pengalaman, pengembangan kelembagaan, dan peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Dekan II Bidang Keuangan dan Umum, H. Edy Suasono, S.H., M.Hum., menyampaikan pentingnya membangun hubungan kerja sama yang berkelanjutan antarlembaga perguruan tinggi, khususnya antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Menurutnya, kerja sama antarfakultas hukum bukan sekadar kegiatan kunjungan atau pertukaran informasi kelembagaan, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kapasitas institusi, meningkatkan kualitas akademik, dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) di lingkungan perguruan tinggi.
"LKBH tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan kompetensi mahasiswa, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab sosial dan pengabdian akademisi kepada masyarakat," katanya.
Melalui LKBH, dosen dan mahasiswa dapat berkontribusi memberikan konsultasi, pendampingan, dan bantuan hukum kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu melalui layanan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono.
Lebih lanjut, keberadaan LKBH di lingkungan perguruan tinggi diharapkan mampu menjembatani kepentingan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.
"Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga hadir sebagai institusi yang memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan keadilan sosial," jelasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. H. Imron Rosyadi,Drs., S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Strategic Benchmarking ini merupakan langkah penting dalam membangun kemitraan akademik yang lebih luas dan berkelanjutan.
Ikut mendampingi dalam kunjungan tersebut Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Nafi’ Mubarok, M.H., M.H.I dan Wakil Dekan III Dr. Muh. Sholihuddin, S,H.I., M.H.I Wakil Dekan bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
Juga didampingi oleh Moh. Bagus, M.H yang menggawangi bidang laboratorium Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
Menurutnya, hubungan kerja sama antara Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA dengan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura hendaknya tidak berhenti pada kegiatan kunjungan atau pertemuan seremonial semata.
Lebih dari itu, kerja sama harus diwujudkan dalam program-program konkret yang memberikan manfaat bagi pengembangan institusi, dosen, mahasiswa, alumni, serta masyarakat luas.
Kerja sama ini jangan hanya dimaknai sebagai kunjungan kelembagaan yang berlangsung sekali, kemudian selesai. Kita berharap hubungan kemitraan ini dapat terus berlanjut melalui berbagai program akademik, pengembangan kelembagaan, penelitian bersama, pengelolaan jurnal ilmiah, penguatan laboratorium hukum, serta pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab besar dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mempunyai integritas, profesionalitas, dan kepedulian sosial.
Hal tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan hukum berlangsung sangat dinamis. Perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi, kompleksitas persoalan masyarakat, serta pembaruan sistem hukum nasional menuntut lembaga pendidikan tinggi hukum untuk terus beradaptasi dan melakukan inovasi.
“Alumni perguruan tinggi harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan bangsa. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi sarjana yang memiliki gelar akademik, tetapi juga menjadi insan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, baik sebagai aparatur negara, advokat, hakim, jaksa, akademisi, maupun profesi hukum lainnya. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah harus dapat diimplementasikan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dekan FSH UINSA juga menyampaikan harapan agar hubungan kelembagaan yang telah dibangun dapat ditindaklanjuti melalui kunjungan balasan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ke kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.
“Kami sangat berharap Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura beserta jajaran dan rombongan berkenan melakukan kunjungan balasan ke Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami ingin hubungan ini menjadi awal dari persaudaraan akademik yang kuat, saling menguatkan, dan memberikan manfaat bagi kedua institusi,” tuturnya.
Tiga Fokus Strategis Penguatan Kelembagaan
Kegiatan Strategic Benchmarking ini memberikan perhatian khusus terhadap tiga bidang pengembangan kelembagaan yang dinilai memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas fakultas hukum.
Pertama, pengelolaan dan manajemen Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Penguatan LKBH diarahkan pada peningkatan profesionalitas pelayanan konsultasi dan bantuan hukum, pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa, serta perluasan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum secara cuma-cuma (pro bono).
Kedua, pengelolaan jurnal hukum. Pengembangan jurnal ilmiah menjadi bagian penting dalam membangun budaya akademik, meningkatkan produktivitas penelitian, memperluas jejaring publikasi ilmiah, serta mendorong peningkatan kualitas dan reputasi akademik fakultas di tingkat nasional maupun internasional.
Ketiga, pengelolaan laboratorium hukum. Laboratorium hukum diharapkan menjadi pusat pembelajaran praktis bagi mahasiswa melalui kegiatan simulasi persidangan, praktik peradilan semu (moot court), praktik kemahiran hukum, legal drafting, konsultasi hukum, serta berbagai kegiatan yang mendekatkan teori dengan praktik penegakan hukum.
Ketiga bidang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi hukum yang unggul. Fakultas tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang menguasai teori dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu membentuk lulusan yang memiliki keterampilan profesional, kepekaan sosial, dan keberanian menegakkan keadilan.
Membangun Sinergi Akademik untuk Masa Depan Pendidikan Hukum
Melalui kegiatan ini, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura diharapkan dapat mengembangkan kerja sama yang lebih terstruktur dan berkesinambungan.
Sinergi PTN dan PTKIN merupakan kekuatan strategis dalam membangun pendidikan tinggi hukum yang inklusif, progresif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Perbedaan karakteristik kelembagaan justru menjadi modal untuk saling melengkapi, bertukar pengalaman, serta mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya diukur dari capaian akreditasi, jumlah publikasi ilmiah, atau reputasi institusi, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat dan bangsa.
Kampus harus menjadi pusat keunggulan ilmu pengetahuan sekaligus rumah bagi tumbuhnya keadilan. Sebab, ilmu hukum tidak cukup hanya dipelajari, diteliti, dan dipublikasikan, tetapi harus dihadirkan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mewujudkan keadilan bagi semua.
"Kolaborasi hari ini adalah investasi akademik untuk melahirkan generasi penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan di masa depan," pungkasnya. (Sal/red)