Mojokerto Viral - Kabupaten Tulungagung kembali menerima penghargaan. Terbaru, atas dukungan dalam pembangunan kehutanan dan pelaksanaan serta pengembangan Perhutanan Sosial di Jawa Timur diganjar sebagai kabupaten kategori pemberi dukungan fasilitasi dan pendampingan kelompok perhutanan sosial dan bantuan alat ekonomi produktif.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Penjabat (Pj) Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, MT disela acara Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Selasa pagi (28/11/2023) di Mojokerto.
Turut mendampingi dalam penerimaan penghargaan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, Santoso dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Suyanto.
Acara yang digelar di Ubaya Training Center (UTC) Jl. Udayana, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ini juga dihadiri Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemiteraan Lingkungan Kementerian LHK, Bupati/Walikota lokasi persetujuan PS di Jawa Timur serta tamu undangan lainnya dan petani hutan kelompok perhutanan sosial sejumlah 1.500 orang.
Pj Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, MT menjelaskan penghargaan tersebut merupakan hasil dari komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung yang mendukung pembangunan kehutanan dan pengembangan perhutanan sosial.
Terlebih diakuinya, Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang kaya dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya demi memberikan manfaat untuk petani dan masyarakat, khususnya di sekitar hutan.
“Nah karena ini juga menjadi agenda strategis nasional, maka perhutanan sosial harus diakselerasi dan diperkuat melalui kolaborasi seluruh stakeholder,” katanya dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, akselerasi dalam pembangunan kehutanan tersebut telah dilakukan oleh Kabupaten Tulungagung. Yakni dengan memberikan dukungan dan fasilitasi untuk memberdayakan petani dan kelompok masyarakat pengelola hutan.
“Potensi hutan yang kaya dapat dijadikan sebagai modal mensejahterakan dan menggerakkan ekonomi perdesaan,” tandasnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas peran dan kontribusi KUPS, KTH, dan LMDH terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Provinsi Jatim.
"Terimakasih atas kolaborasi dan sinergi panjenengan semua sehingga banyak capaian di sektor perhutanan kita. Keberhasilan di sektor perhutanan ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," katanya.
Beberapa capaian tersebut antara lain Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Jatim tertinggi secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi penginputan NTE KTH pada aplikasi SiMLuh sampai dengan tanggal 27 November 2023 pukul 13.00 WIB, untuk periode tahun 2023 Jatim sudah mencapai Rp 170 miliar dan Nasional mencapai Rp 544 miliar.
"Capaian realtime ini menjadikan Jatim sebagai Provinsi dengan NTE KTH Tertinggi secara Nasional. Meskipun capaian ini masih terus bergerak secara realtime, Saya sangat optimis Nilai Transaksi Ekonomi Jatim masih dapat terus ditingkatkan," kata Gubernur Khofifah.
Tidak hanya itu, jumlah Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Pasca-ditetapkannya KHDPK oleh kementerian LHK, capaian Perhutanan Sosial di Jatim hingga dengan September 2023 sebesar 188,370.98 hektare (ha).
Angka ini tertinggi secara nasional. Bahkan dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah sebesar 92,364.09 ha. Atau 5 kali lebih tinggi dari Jawa Barat sebesar 38,821.75 ha, 7 kali dari Banten dengan total 24.482,82 ha dan 100 kali lebih tinggi dari Yogyakarta dengan jumlah 1.565,88 ha.
Luasan hutan sosial Jatim yang besar juga berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial. Dimana hingga September 2023 Jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 kepala keluarga (KK). Sedangkan Jateng 23.327 KK, Jabar 21.159, Banten 15.544 KK dan Yogyakarta 5.005 KK. (Sal/red)
