SURABAYA VIRAL - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania menyoroti keluhan dari para jemaah haji Indonesia untuk musim haji 2025.
Pengelolaan syarikah yang kurang komprehensif mendatangkan sejumlah persoalan yang dihadapi jemaah haji. Seperti pemberangkatan yang tidak serentak dalam satu kelompok penerbangan, mahrom terpisah, dan juga pendamping dan jemaah haji yang terpisah.
“Bahkan ada pendamping dengan jemaah haji yang terpisah hotel dengan jarak yang jauh. Ada yang mahrom keluarga juga terpisah. Beberapa juga ada persoalan jemaah yang bahkan tidak mendapatkan makanan saat di tanah suci,” kata Dini saat diwawancara di kawasan Surabaya Timur, Sabtu (17/5/2025).
Permasalahan ini dikatakannya terjadi karena tahun ini, menjadi kali pertama pelaksanaan penuh sistem syarikah menggantikan muasasah. Perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan layanan haji, namun yang ia sayangkan justru memunculkan sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Dan ternyata permasalahan ini tidak menimpa jemaah haji saja tapi juga petugas haji. Case yang terjadi ada yang tidak dapat hotel, tidak jelas pembagian tugasnya hingga tidak dapat makan selama dua hari,” tegasnya.
“Dimungkinkan karena kurang adanya komunikasi yang baik antara dengan syarikah, Kemenag terkait sistem dan teknis penyelenggaraan haji kali ini,” tegasnya.
Ia mengaku banyak mendapatkan pengaduan dari jemaah haji di dapilnya di Pasuruan dan Probolinggo terkait penyelenggaraan haji tahun 2025. Bahkan sistem ini juga dikeluhkan calon jemaah haji yang belum berangkat.
“Banyak yang mendengar dari medsos, kemudian tahu bahwa mereka akan terpisah dengan keluarga sejak sebelum berangkat, mereka sudah nangis-nangis, ketakutan,” urainya.
“Dan saat ini mereka juga belum dapat kepastian kapan akan diberangkatkan ke tanah suci,” imbuhnya.
Melihat polemik pelaksaan penyelenggaraan haji tahun ini, Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Kemenag. Rapat ini akan digelar di hari senin pekan depan.
“Saya minta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah tegas menyusul berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Perlu koordinasi yang lebih baik dengan pihak penyelenggara di Makkah dan Madinah,” kata Dini.
Pihaknya berharap Kemenag memberikan solusi kongkret terhadap masalah yang ada, agar ada solusi yang terbaik dan para jemaah haji Jatim mengalami kejadian yang tak diinginkan selama beribadah haji di tanah suci.
“Terutama kami merasa juga punya tanggung jawab bersama ya. Banyak jemaah haji terutama dari dapil kami yang juga minta penjelasan dan meminta agar permasalahan segera diatasi,” pungkasnya. (Sal/red)
