Malang Viral - Tiga kepala daerah di Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang) siap bersinergi untuk pembangunan kawasan. Ada dua isu utama yang membutuhkan kolaborasi yakni kemacetan dan tata kelola sampah.
Tiga kepala daerah yakni Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Bupati Malang M Sanusi dan Wali Kota Batu Nur Rohman, bertemu dalam forum silaturahmi yang digelar di Balaikota Among Tani, Kota Batu, Jumat (18/7/2025) malam.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan pembangunan kawasan tak boleh terjebak isu administrasi kewilayahan. Butuh kerjasama antar daaerah agar Malang Raya dapat menjadi wilayah yang lebih strategis.
"Seperti kemacetan, tak dapat diselesaikan di satu titik kota saja," katanya.
Menurutnya, transportasi terintegrasi di kawasan Malang Raya dapat menjadi salah satu solusi mengatasi masalah kemacetan. Sebab mobilitas warga Malang Raya sangat tinggi dan terhubung dalam satu kawasan.
Diperlukan rumusan dan kajian transportasi massal yang terhubung dengan tiga daerah. Selain itu, lanjut Wahyu, infrastruktur jalan yang terhubung antar daerah juga perlu dibahas dengan duduk bersama.
Sementara itu, Wali Kota Batu Nur Rohman, mengatakan masalah kemacetan dan pengelolaan sampah sudah harus jadi konsentrasi bersama. Agar Malang Raya tumbuh menjadi kawasan yang lebih strategis.
"Harus ada kolaborasi bersama, perlu pertemuan rutin untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi,' ujar Rohman.
Sedangkan Bupati Malang, M Sanusi menyebut sinergi tiga daerah di Malang Raya pernah digelar beberapa tahun lalu. Namun forum silaturahmi itu terhenti karena pandemi Covid-19.
"Salah satu fokus isu ketika itu adalah pembahasan transportasi massal, tapi belum berlanjut akibat pandemi," katanya.
Menurutnya, sempat muncul gagasan skytrain atau kereta gantung di wilayah Malang sebagai sebagai salag satu solusi kemacetan. Termasuk pengembangan infrastruktur jalan berupa tol Malang-Kepanjen dan lanjut tol Pandaan-Batu.
Isu transportasi massal dan infrastruktur berbasis kawasan akan dibahas lebih lanjut. Rencanannya, kajian bakal melibatkan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Pertemuan lanjutan dengan pemerintah pusat bakal digelar pada 23-24 Juli 2025 mendatang.(zar/red)
