Surabaya - Pemprov Jatim mencatat rekor penurunan angka kemiskinan di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam 3 tahun terakhir. Luar biasanya, catatan prestasi tersebut diukir di tengah pandemi Covid-19.
Prestasi penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi pada periode Maret hingga September 2021. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) di periode tersebut penurunan angka kemiskinan mencapai 313,13 ribu jiwa dengan prosentase tertinggi nasional.
Di bawahnya adq Jawa Barat sebesar 190,48 ribu jiwa, Jawa Tengah 175,74 ribu jiwa, Lampung 76,91 ribu jiwa, Sumatera Utara 70,79 ribu jiwa, DI Yogyakarta 31,96 ribu jiwa, Sumatera Barat 30,74 ribu jiwa, Maluku 26,84 ribu jiwa, Sulawesi Tengah 23,23 ribu jiwa dan Nusa Tenggara Timur 23,03 ribu jiwa.
Data tersebut berhasil mengoreksi angka kemiskinan Jatim dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81 persen.
Angka yang dicapai Jatim tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 30,13 persen. Secara nasional, penurunan angka kemiskinan mencapai 1,03 juta jiwa dari total penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,5 juta jiwa.
Penurunan angka kemiskinan ini juga diikuti dengan menipisnya disparitas angka kemiskinan di perkotaan dan pedesaan.
Di perdesaan, penurunan angka kemiskinan terjadi dari 15,05 persen menjadi 13,79 persen atau terkoreksi minus 1,26 poin.
Sedangkan di perkotaan, angka kemiskinan turun dari 8,38 persen menjadi 7,99 persen atau terkoreksi minus 0,39 persen.
Dengan menurunnya angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan, disparitas angka kemiskinan pun semakin kecil antara kedua wilayah, yakni turun dari 6,67 persen pada Maret 2021 menjadi 5,8 persen pada September 2021.
Penurunan angka kemiskinan di Jatim juga diikuti dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) kemiskinan dari 1,841 pada Maret 2021 menjadi 1,576 pada September 2021. Sedangkan indeks keparahan (P2) kemiskinan turun dari 0,429 pada Maret 2021 menjadi 0,327 pada September 2021.
Penurunan angka kemiskinan juga selaras dengan menurunnya ketimpangan berdasarkan indeks gini ratio. Pada periode yang sama, gini ratio Jatim turun 0,010 poin dari 0,374 menjadi 0,364.
Seperti halnya angka kemiskinan, gini ratio di perdesaan dan perkotaan juga sama-sama mengalami penurunan. Gini ratio di perkotaan turun dari 0,387 persen menjadi 0,379 persen. Sedangkan gini ratio di perdesaan menurun dari 0,324 persen menjadi 0,319 persen.
Ikhtiar menurunkan angka kemiskinan tersebut dilakukan secara pentahelik melibatkan berbagai stakeholdern diantaranya melalui intervensi program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) yang dimotori oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jatim.
Melalui program ini, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,606 miliar untuk stimulan modal usaha produktif senilai Rp 2,5 juta per keluarga penerima manfaat (KPM). Program tersebut menjangkau 5.294 KPM di 175 Desa pada 30 kabupaten/ kota se Jatim.
Pembangunan Desa
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Provinsi Jawa Timur kembali mengukir prestasi di kancah nasional di bidang pembangunan desa.
Berdasarkan hasil survei Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 yang digelar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi yang memiliki desa berstatus mandiri terbanyak dibanding provinsi lain secara nasional.
Jawa Timur tercatat memiliki 697 desa mandiri, di atas Provinsi Jawa Barat yang memiliki 586 desa mandiri, dan Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki 385 desa mandiri.
IDM 2021 juga mencatat di Jawa Timur terdapat 3.283 desa berstatus maju, dan 3.742 desa berkembang. Sementara status desa tertinggal dan sangat tertinggal tercatat zero, dengan kata lain tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Jatim pada 2021.
"Alhamdulilah di Jatim sudah tidak ada lagi desa tertinggal apalagi desa sangat tertinggal. Yang membanggakan lagi, ada 697 desa mandiri, jumlah itu terbanyak secara nasional," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam suatu kesempatan.
697 desa mandiri tersebut tersebar di 29 kabupaten di Jawa Timur. 3 kabupaten dengan jumlah desa mandiri terbanyak adalah Bojonegoro (103 desa), Banyuwangi (89 desa) dan Gresik (86 desa).
Tidak hanya paling banyak memiliki desa berstatus mandiri, 5 desa di Jawa Timur juga masuk dalam 10 besar desa status IDM Mandiri secara nasional.
Ke-5 desa tersebut yakni, Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu dengan indeks 0,9981 (peringkat 1), Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Banyuwangi dengan indeks 0,9924 (peringkat 2), Desa Kecamatan Batu Kota Batu dengan indeks 0,9889 (peringkat 3), Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng Banyuwangi dengan indeks 0,9867 (peringkat 5), dan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan indeks 0,9775 (peringkat 9).
"Survei penilaian IDM setidaknya dari penilaian sejumlah kategori indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)," terang mantan Menteri Sosial RI ini.
Dari 7.724 Desa di Jawa Timur, ada 7.722 desa yang masuk pendataan IDM 2021. 2 desa yang tidak masuk dalam pendataan IDM karena tidak memenuhi kriteria pembentukan desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua desa tersebut diantaranya tidak memenuhi unsur pemerintahan, wilayah dan penduduk.
2 desa tersebut berada di Kabupaten Sidoarjo yang tenggelam lumpur Lapindo yaitu Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen kuat Pemprov Jawa Timur dalam mengentaskan desa tertinggal dan mendorong kemandirian desa melalui intervensi Program Desa Berdaya dan Program Paman Desa (Permodalan Desa).
Program Desa Berdaya fokus melakukan 4 kegiatan, pertama menumbuhkan inovasi yang mampu menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumberdaya secara kreatif dan berkelanjutan, kedua memunculkan ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi.
Ketiga mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, dan keempat menciptakan praktik keteladanan (good practices) sehingga menjadi sumber inspirasi.
Melalui program Desa Berdaya, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan masing-masing Rp 100 juta kepada 151 Desa Mandiri tahun ini. Sementara melalui program Paman Desa, dialokasikan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa untuk pengembangan 99 BUMDesa pada 2020 masing-masing Rp 50 juta. Sedangkan tahun ini dialokasikan untuk 202 BUMDesa masing-masing Rp 75 juta.
"Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerja keras semua pihak, terima kasih kepada bupati dan wali kota Batu, camat, kepala desa dan seluruh pendamping desa, serta Perguruan Tinggi khususnya Universitas Brawijaya yang telah melakukan pendampingan Program Desa Berdaya," pungkas Khofifah. (Sal/red)
