Surabaya – Jajaran akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menggelar focus group discussion (FGD) di momen 3 tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Kamis (17/2/2022).

Bertempat di Ruang Adi Sukadana FISIP Unair Surabaya, diskusi tersebut dihadiri sejumlah tokoh kawakan. Mulai dari Prof Dr Bagong Suyanto, Prof Dr Jusuf Irianto, Dekan FH Unair Iman Prihandono, Airlangga Pribadi Kusman SIP MSi PhD dan Dr Suko Widodo.

Sejumlah tokoh dari instansi vertikal juga dihadirkan secara virtual seperti Kepala Kanreg BKN II SUrabaya Heru Purwaka, serta Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Muhammad Taufiq.

Forum itu membedah, meneropong kinerja serta terobosan Gubernur Khofifah-Wagub Emil Dardak dalam menjalankan reformasi birokrasi di tataran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Banyak data yang kami bahas, tentang cara-cara dan terobosan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak dalam menjalankan reformasi birokrasi. Dan, terbukti Khofifah-Emil memberi ruang yang lebar pada jajarannya di bawah untuk berkreasi dan berinovasi,” kata Prof Bagong.

Buktinya, dikatakan Bagong, banyak prestasi yang didapatkan Jawa Timur selama tiga tahun belakangan dan tersebar di banyak sektor serta bidang. Seperti di bidang peternakan, produksi susu sapi Jatim tertinggi secara nasional, begitu juga dengan jumlah sapi potongnya.

Kemudian, Jatim juga menjadi provinsi yang paling banyak menurunkan angka kemiskinan dibandingingkan daerah lain secara nasional. Dimana sepanjang periode Maret hingga September 2021, penurunan angka kemiskinan Jatim mencapai 313,13 ribu jiwa. Padahal, diketahui saat ini adalah kondisi pandemi Covid-19.

Selain itu, di bidang pemberdayaan UMKM, Jatim juga mejadi provinsi yang menyalurkan kredit tertinggi secara nasional dalam tiga tahun berturut-turut.

Detailnya, pada tahun 2019 di angka Rp 159,9 trilliun, di tahun 2020 di angka Rp 159,5 trilliun, dan tahun 2021 di angka Rp 180,1 trilliun.

Kemudian, di bidang pertanian, produksi padi Jatim juga menjadi yang tertinggi dengan mampu menghasilkan 9,90 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2021.

Dan tak ketinggalan, prestasi Jatim yang berhasil ditorehkan adalah meski masih berada di situasi pandemi Covid-19, realisasi pendapatan APBD Jawa Timur 2021 menempati peringkat pertama nasional yakni mencapai 103,97 persen.

“Kalau dilihat dari juara dan prestasi-prestasi yang ada, itu tersebar di banyak sektor dan OPD. Itu membuktikan program yang dijalankan Khofifah-Emil tidak sentralistik dan bukan program yang hanya di sosok gubernurnya, tapi berbentuk nukleus-nukleus kecil.

“Yang itu adalah esensi reformasi birokrasi. Dimana program yang dijalankan tidak bersifat sentralistik yang berhenti di gubernurnya saja, tapi sampai ke staf di bawah,” tegas profesor bidang Sosiologi Ekonomi ini.

Sebab, menurutnya, kepempimpinan disebut berhasil ketika yang maju adalah sampai ke anak buahnya, tidak hanya pucuk pimpinannya saja.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof Dr Jusuf Irianto. Guru Besar bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Unair Surabaya itu menegaskan deretan prestasi yang ditorehkan Jatim di bawah kepimpinnan Khofifah-Emil adalah bentuk keberhasilan reformasi birokrasi.

“Sebab prestasi itu tidak akan teraih tanpa ada peningkatan kompetensi staf, tanpa managemen pemerintahan yang baik, dan juga komunikasi atau direct komando yang baik dari pimpinan. Dan, itu berhasil dilakukan dalam tiga tahun Khofifah-Emil,” tegasnya.

Dengan integrated frame work yang sifatnya terintegrasi dan terjaga, maka Khofifah-Emil memiliki jaminan bahwa nanti juga ada keberlanjutan.

“Harus ada fundamental yang kuat yang bisa menghasilkan kemajuan. Dalam perwujudkan reformasi birokrasi jangan sampai kemajuan Jatim hanya karena one man show,” tegasnya.

Dan yang ia evaluasi dari tiga tahun kepemimpinan Khofifah-Emil, adalah dalam tiga tahun ini, kebijakan yang dijalankan dengan semboyan CETTAR sangat berorientasi kepentingan masyarakat.

Terutama kaitannya menghasilkan program yang pro rakyat. Dimana Khofifah tak pernah absen dalam penanggulangan bencana, dan juga program unggulan seperti pemberian diskon pajak di tengah pandemi.

“Selama tiga tahun ini, pemerintahan provinsi Jatim memiliki mindset bahwa setiap program yang digulirkan creating public value. Bahwa, program yang dilakukan memiliki nilai kebermanfaatan bagi rakyat,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Dekan FH Unair Iman Prihandono menyebut Khofifah mampu mewujudkan orkestrasi yang harmoni di Jatim. Ia terutama menyoroti tiga hal dalam tiga tahun Khofifah-Emil.

Pertama dalam kaitannya konflik masyarakat, menurutnya dalam tiga tahun ini Khofifah-Emil mampu menjaga suasana yang kondusif di Jatim.

“Jatim ini strategis sekali, sebagai hub Indonesia timur dan banyak PSN yang ada di Jatim. Potensi adanya konflik agraria tentu tidak bisa diabaikan. Tapi kalau dibandingkan yang ramai saat ini di Wadas Jateng, rasanya Jatim ini lebih bisa terkendali. Tidak ada hal yang sangat menonjol dan itu membuktikan kemampuan manajemen konflik Jatim jadi kunci penting,” tuturnya.

Kemudian, dalam kaitannya soal perlindungan buruh. Jatim yang memiliki ribuan industri, Jatim menjadi rumah bagi kalangan buruh.

“Masalah upah selalu jadi isu menarik. Gubernur Khofifah dalam menentukan UMK dalam tiga tahun ini relatif bisa diterima dengan tidak menimbulkan gejolak. Beda dengan daerah lain seperti DKI Jakarta misalnya, mengeluarkan kebijakan upah yang berbeda dengan aturan dan jadi polemik. Yang seperti itu tidak terjadi di Jatim,” tegasnya.

Khofifah menurutnya berhasil memformulasikan UMK yang tepat, sehingga iklim usaha bisa dijaga, tapi kesempatan kerja tidak berkurang.

Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr Muhammad Taufiq yang juga memiliki kesepahaman dengan para akademisi Unair itu menambahkan, tentang PR serta tantangan yang dihadapi Khofifah-Emil dalam menyelesaikan amanahnya dua tahun ke depan.

Dimana menurutnya, tantangan terbesar Khofifah-Emil dalam memaksimalkan perwujudan reformasi birokrasi adalah digitalisasi.

“Tantangan ke depan adalah digitalisasi. Ibu Gubernur harus merubah cara-cara kerja konvensional ke arah digitalisasi. Cara kerja yang berubah akan juga merubah cara melayani. Yang harus disiapkan adalah tentang mindset, harus bisa menjalankan sistem teamwork dan harus didukung dengan kompetensi yang memadai,” pungkasnya. (fas/red)