SURABAYA VIRAL - Pemprov Jatim mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 Triliun kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut pengganti pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Timur sebesar lebih dari Rp 2,8 triliun pada 2026.
Usulan disampaikan Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono forum Rakor Sekda dan Kepala Bappeda di Kampus IPDN Kabupaten Sumedang Jawa Barat Selasa (28/10/2029) kemarin.
"Kami berharapa usulan dapat dibiayai APBN melalui kementerian dan lembaga terkait," katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (29/10/2025).
Program tersebut adalah program prioritas Jatim pada 2026. Namun APBD Jatim tidak mampu membiayai karena ada kebijakan pemotongan dana TKD untuk Jatim sebesar Rp 2,8 triliun.
"Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, hingga penguatan kapasitas aparatur daerah," terang Adhy Karyono.
Kepala Bappeda Provinsi Jatim Muhammamd Yasin menambahkan, usulan tersebut merupakan hasil usulan Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional yang tertuang di dalam Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.
"Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan, dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," ujarnya.
Dari total usulan program Rp 10 triliun, sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR dengan nilai Rp 6,986 triliun.
Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih.
Usulan untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 426,37 miliar untuk pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.
Sementara usulan pada sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk pembangunan dan pengembangan SMK, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.
Usulan pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep.
Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.
Usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat.
Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.
Usulan pada Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi.
Usulan pada Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana sebesar Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan pelatihan SAR.
Usulan pada Kementerian Perdagangan sebesar Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat.
Usulan pada Kementerian Pertanian sebesar Rp 13,4 miliar untuk pengembangan pangan lokal dan perbibitan.
Serta usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.
Usulan pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar guna memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.
Seperti diketahui, Berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026 mendatang.
Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan sebesar Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025 yaitu sebesar Rp 11,4 trilliun.
Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim sebesar Rp 17,5 triliun. (Sal/red)
