Surabaya - Pemprov Jatim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik untuk Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, Rabu (29/11/2023) di Surabaya.
Penandatanganan berita acara. (Red)
Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan penyempurnaan Awal RPJPD 2025-2045 dan Rancangan RPD 2025-2026 dari pemangku kepentingan pembangunan di Jatim.
Forum Konsultasi Publik dihadiri stakeholder antara lain, Bappenas, Kemendagri, DPRD Jatim, pemerintah kabupaten dan kota, ormas keagamaan, organisasi mahasiswa hingga organisasi anak.
"Masukan dan saran pemangku kepentingan pembangunan dalam forum tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kedua dokumen," kata Sekdaprov Jatim Adhy Karyono.
Sejumlah masukan yang dihimpun antara lain, tentang pentingnya memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, permasalahan sistem zonasi pendidikan, pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca secara konkrit, pengelolaan sampah secara terpadu, hingga penajaman strategi pemberdayaan Perempuan dan anak.
"Masukan dan Saran tersebut dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani perwakilan pemangku kepentingan pembangunan yang hadir pada forum konsultasi publik," ujar Sekdaprov Adhy Karyono.
Menurutnya ada 4 fokus sasaran pembangunan jangka panjang Jatim pada rancangan awal RPJPD 2025-2045, yaitu produktivitas dan daya saing SDM meningkat, kemiskinan dan pengangguran berkurang, kualitas hidup meningkat, dan kesenjangan antar wilayah menurun yang dijabarkan dalam arah pembangunan Jawa Timur 2045.
Rancangan Awal RPJPD Jatim 2025-2045 disusun dengan mempedomani visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok rancangan akhir RPJPN 2025-2045, sebagai bagian dalam pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Adapun RPD Jatim 2025-2026 menurut Adhy adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan Inmendagri Nomor 03 Tahun 2023, bagi daerah dengan periode RPJMD berakhir Tahun 2024 dan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada 2024.
"Dokumen ini yang akan menjadi pedoman, arah dan landasan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 2 tahun ke depan disaat terjadi kekosongan kepala daerah," jelasnya.
Rancangan awal tujuan pembangunan Jatim 2025-2026 terdiri dari lima tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, nenurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, neningkatkan kualitas sumber daya manusia, newujudkan pemerintahan yang baik, serta mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan.
Untuk mendukung capaian tujuan pembangunan Jatim 2025-2026, dirumuskan rancangan prioritas pembangunan antara lain, Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi, Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan, hingga Pembangunan Infrastuktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan.
IKU Jatim
Progres pembangunan lintas sektor di Jatim semasa kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menunjukkan progres signifikan berdasarkan 11 indikator kinerja utama (IKU).
Beberapa diantaranya adalah pada urusan penurunan angka kemiskinan ekstrem, Jatim berhasil menurunkan secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama 2020-2023. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.
Bahkan pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, Jatim adalah provinsi tertinggi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan yakni sebesar 383, 92 persen. Angka tersebut di atas provinsi Jawa Tengah (318,21 persen) dan Jawa Barat (306,74 persen).
Dalam hal pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi komulatif Jatim sampai dengan triwulan III 2023 tercatat 5,02 persen. Kontribusi Jatim terhadap perekonomian di pulau Jawa tercatat 25,56 persen atau tertinggi kedua setelah DKI, juga tertinggi kedua setelah DKI sebagai kontributor perekonomian nasional sebesar 14,60 persen.
Di sektor pembangunan sumberdaya manusia, indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh progresif sejak 2018-2022. Pada 2018 IPM Jatim tercatat 70,77. Angka tersebut naik pada 2019 (71,50), 2020 (71,71), 2021 (72,14), dan pada 2022 tercatat 72,75.
"Bahkan untuk rata-rata pertumbuhan IPM 2019-2022, Jatim tertinggi se-pulau Jawa yakni 0,65. Angka tersebut di atas angka rata-rata IPM Jabar (0,6) dan Jateng (0,56)," kata Kepala Bappeda Provinsi Jatim Muhammad Yasin. (Redaksi)
Konten iklan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2023*
