Surabaya - Pemprov Jatim bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk sekolah menyiapkan modul pembelajaran bagi siswa untuk mendukung kurikulum toleransi.
Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur Johan Fitriadi mengatakan, di Jawa Timur kurikulum tolorensi rencananya akan diterapkan pada 2023.
"Insyaallah tahun depan diterapkan. Bisa masuk dalam ekstrakulikuler atau dalam muatan akademik," katanya usai membuka Dialog Kebangsaan yang digelar Barikade Gus Dur Jatim di Surabaya Sabtu (28/5/2022).
Kurikulum toleransi menurut dia mendesak diberlakukan menyusul temuan benih intoleransi di kelompok siswa sekolah di Surabaya dan sekitarnya.
Temuan tersebut diungkap dari hasil survei kepada 1000 siswa SMA di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya mengenai figur calon ketua kelas.
9
"14 persen responden menolak calon ketua kelas non muslim. Ini kan benih sikap intoleransi di kalangan siswa yang perlu mendapatkan perhatian," jelasnya.
Hasil survei juga menyebut masuknya faham intoleransi kepada siawa sebagian besar dari media sosial. "80 persen terpapar dari media sosial," jelasnya.
Terpisah, Ketua Barikade Gus Dur Jatim Ahmad Arizal mengaku prihatin atas temuan benih intoleransi tersebut. Karena itu dia mendukung pemerintah segera menerapkan kurikulum toleransi bagi siswa di sekolah khususnya di Jatim.
"Siswa sekolah adalah generasi emas penerus bangsa, jangan sampai sudah kenal dengan paham intoleransi. Apa jadinya bangsa ini jika generasi mudanyasudah terpapar paham intoleransi," tegasnya.
Barikade Gus Dur sebagai kelompok yang menjaga semangat ajaran Gus Dur akan menolak apapun kegiatan yang bernuansa intoleransi. "Sebaliknya kami akan mendukung apapun upaya untuk mencegah dan menghilangkan faham intoleransi dari bumi Indonesia," ucapnya. (Sal/red)
