SURABAYA - Terpilihnya putera Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah 2 hari bergabung di partai tersebut dinilai pengamat politik justru memberikan contoh buruk bagi proses pelembagaan demokrasi.
Pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menilai, PSI justru melemahkan citra yang selama ini dibangun sebagai partai yang memiliki ciri demokrasi. Sebab, suatu partai demokratik modern, harus dibangun melalui proses pelembagaan politik yang tertata.
"Proses penentuan pejabat partai, apalagi proses suksesi maupun pemilihan kepemimpinan, harus dilakukan melalui prosedur demokratik dengan proses penjenjangan yang tertata," ungkap Airlangga.
Terpilihnya seseorang yang baru masuk menjadi bagian dari partai hanya dalam 2 hari, kata Airlangga, seolah memperlihatkan adanya problem besar dalam kelembagaan internal PSI, dan justru bertolak belakang dengan semangat pelembagaan partai yang demokratis.
Sama halnya dengan terpilihnya Kaesang yang notabene baru bergabung ke dalam PSI, masih kata Airlangga, menunjukkan PSI tidak menggunakan proses tata kelembagaan yang ajek dan reguler untuk memilih pemimpin. “Lebih terhormat pemilihan ketua RT yang luar biasa demokratis. Ada syarat, ada mekanisme, dipilih warga, dan berlangsung sangat demokratis,” ujar doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut.
Menurut Airlangga, pemiluhan Kaesang sebagai Ketua Umum PSI yang berlangsung secara cepat juga menunjukkan tidak terujinya proses meritokratik maupun penggemblengan terhadap Kaesang sebagai bagian dari dialektika.
"Sebagai politisi yang berproses dalam partai politik sudah seharusnya menjadi bagian dari budaya politik, apabila PSI mengaku sebagai partai bercorak demokrasi lho ya," kata Airlangga.
Airlangga khawatir, apa yang dilakukan oleh PSI justru tidak menjadi proses yang baik, dan dalam jangka panjang justru merugikan langkah politik Kaesang dalam karir politiknya. Karena publik menilai Kaesang lebih memilih jalan politik instan.
“Image dari publik, dengan cara instan seperti ini, justru akan berkontribusi bagi pelemahan bagi PSI maupun Kaesang itu sendiri. Publik justru akan melihat terjadinya perendahan mutu atau regresi kelembagaan internal PSI. Alih-alih penguatan reformasi kelembagaan dalam tubuh PSI, justru berbanding terbalik," kata Airlangga.
Apabila PSI hendak melakukan reformasi kelembagaan bagi penguatan elektoral dalam Pilpres 2024, saran Airlangga, keputusan menjadikan Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI sebaiknya dipertimbangkan ulang. (Sal/red)
