SURABAYA VIRAL - Perkumpulan Abdi Negara di bawah KORPRI Jatim tak hanya memaksa mundur Ishaq Jayabrata dari kursi CEO RS Pura Raharja Surabaya. Dia juga dilaporkan ke Kejati Jatim atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan RS Pura Raharja.
"Saya tadi pagi sudah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ini sudah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," kata Kuasa Hukum Perkumpulan Abdi Negara Jatim, Syaiful Ma’arif, Selasa (6/1/2026).
Dugaan korupsi dimaksud sejak dia menjabat CEO sejak 2021 hingga 2025. Karena secara administrasi pengangkatannya dianggap tidak sah, maka pengelolaan keuangan selama dia memimpin juga dianggap tidak sesuai prosedur hukum.
Perkumpulan juga akan melakukan audit perihal dana hibah dari Pemprov Jatim, yang diperkirakan nilainya sebesar Rp70 miliar.
Audit tersebut sekaligus menggandeng Kejaksaan Tinggi Jatim, bilamana ada dugaan tindak pidana korupsi saat manajemen sebelumnya.
"Yang jelas kita menyampaikan mulai dari pemberian hibah kepada rumah sakit Korpri ini yang diperkirakan hampir 70 miliar. Apakah itu digunakan untuk membangun atau apa, semua akan ditelusuri," ujarnya.
Selain itu, audit juga dilakukan ketika Korpri Jatim telah menunjuk dr. Joni dan dr. Jibril, sebagai CEO dan Direktur RS Pura Raharja yang baru. Sehingga ketika terbukti ada penyimpangan, keduanya tidak dikaitkan.
"Kita minta untuk semua dibuka, semua dipertanggungjawabkan. Karena hibah itu diberikan kapan, berapa kali, nilainya berapa, minta untuk diaudit," imbuhnya.
Sementara itu, Pengurus Perkumpulan Abdi Negara, Himawan Estu Bagijo menuturkan, meskipun sempat ada kemelut kepemimpinan RS Pura Raharja, layanan kesehatan bagi pasien tetap prima.
"Layanan rumah sakit tidak berhenti dan terus berlangsung dan akan terus di-update dan diperbaiki. Dan lebih baik, pasti itu," ujarnya. (Sal/red)
